Fahri Hamzah Mengkritik Kebijakan KPU

Fahri Hamzah Mengkritik Kebijakan KPU

9 views
0

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, mengkritik kebijakan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang urung memfasiltasi sosialisasi untuk visi-misi Capres dan Cawapres. Sebab. Di ketahui bahwa ketua KPU Arief Budiman mengklaim bahwa pihaknya tidak akan memberikanfasilitas untuk sosialisasi visi-misi menjelang debat perdana Pilpres, pada awalnya rencana tersebut akan di lakukan pada 09/01/2019.

Berdasarkan informasi, keputusan yang di ambil KPU berdasarkan kesepakatan antara KPU dengan tim kampanye paslon melalui rapat bersama yang di lakukan pada 04/01/2019 malam lalu. KPU mengungkapkan, bahwa sosialosasi akan tetap di jalankan, namun oleh masing-masing tim kampanye paslon. Hal itu di ungkapkan Arief ketika berada di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, pada 05/01/2019.

“Sosialisasi visi-misi tadi malam juga sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Jadi, tidak lagi difasilitasi oleh KPU,” ungkapnya.

Tim kampanye di beri kebebasan untuk jumlah pelaksanaan sosialisasi visi-misi pasangan capres-cawapresnya. keputusan itu di ambil KPU karena, kesulitan untuk memfasilitasi keinginan kedua tim kampanye yang keinginannya berbeda. Ternyata, kebijakan itu di tolak oleh beberapa pihak.

Fahri Hamzah membuat beberapa cuitan untuk mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 07/01/2019. Di cuitannya yang pertama, Fahri menyatakan, jika Debat Pilpres 2019 tidak di barengi dengan adanya sosialisasi visi-misi Capres, hal itu menjadi kurang etis. Dia juga menyebutkan Pilpres 2019 layaknya sirkus mahal.

Fahri Hamzah Mengkritik Kebijakan KPU

Fahri Hamzah Mengkritik Kebijakan KPU

“Sebab itu tanpa #VisiMisiCapres maka pemilu presiden 2019 hanya sirkus mahal. 25 trilyun hanya untuk cerdas cermat dengan soal yang sudah dibocorkan. Terlalu! #PengamatPemilu2019,” tulisnya melalui akun twitternya @Fahrihamza.

Kemudian pada cuitan yang kedua, Fahri menyebutkan bahwa ada dua permasalahan, sebab KPU membatalkan sosialisasi.

“Paling tidak, ada 2 persoalan besar di sini. Pertama, reduksi atas keinginan rakyat untuk mengetahui arah bangsa ini ke depan. Jangan lupa, #VisiMisiCapres dan Pidato-nya adalah dokumen formal pertama yang memperkenalkan kepada publik tentang arah bangsa 5 tahun,” jelasnya.

Dia menilai tidak etis, jika dokumen itu tidak di beritahukan kepada masyarakat.

“Sebuah bangsa besar tanpa dokumen yang dipaparkan secara terbuka oleh calon pemimpin tentang ke mana arah kita sungguh konyol. Hak rakyat untuk mengetahui kita mau kemana adalah mutlak dalam demokrasi. Ini adalah tawar menawar menjelang transaksi. #VisiMisiCapres,” imbuhnya.

Menurutnya, dokumen terkait visi-misi capres tetap harus di beritahu oleh Capres secara lisan. Karena, dokumen tersebut mempunyai rencana dan harus dapat ditegaskan oleh masing-masing Capres.

“Dokumen #VisiMisiCapres dan Pidatonya adalah mutlak harus ada. Dan kemampuan-nya untuk menjelaskan secara verbal kepada publik adalah awal dari persoalan kedua yaitu kapasitas. Tapi kita berhenti dulu pada dokumen sebab itu adalah rencana yg harus ada dan bisa dijelaskan,” tulisnya.

Lalu, Fahri menilai, bahwa jika ada capres yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjelaskan programnya di dalam visi-misi, maka orang itu tidak memiliki wewenang untuk menjadi Presiden RI selanjutnya. Dia juga mengaku heran mengapa tahapan yang penting seperti itu harus di batalkan oleh KPU.

“Seorang calon presiden tanpa kemampuan untuk memaparkan secara verbal dokumen #VisiMisiCapres terus ngapain berani jadi presiden? Kenapa @KPU_ID melakukan “skip” terhadap tahap terpenting ini? Langsung ke tanya jawab dengan soal dibocorkan? Kenapa rakyat gak boleh tau?,” jelasnya.

Fahri tidak takut untuk menyebut keputusan itu sebagai skandal serius, walaupun sudah di setujui oleh masing-masing tim kampanye.

Fahri Hamzah Mengkritik Kebijakan KPU

Fahri Hamzah Mengkritik Kebijakan KPU

“Menggeser tahapan pemaparan #VisiMisiCapres adalah skandal serius dalam pelaksanaan #Pilpres2019 yang boleh jadi itu disepakati dengan parpol tapi saya menganggap itu reduksi atas makna demokrasi dan hak rakyat untuk mengetahui arah bangsa ke depan,” kata Fahri.

Namun, menurut Fahri, tidak ada kata terlambat bagi KPU untuk mengkoreksi hal tersebut, agar kebijakan itu tidak di anggap kontradiktif. Dan juga, agar masing-masing capres dapat bertanggung jawab atas visi-misi yang di rancang.

“Belum terlambat bagi @KPU_ID untuk melakukan koreksi. Jangan langsung kirim pertanyaan padahal roadmap dan #VisiMisiCapres belum dipaparkan secara khusus. Perpanjang perdebatan tema dokumen agar #Capres2019 bertanggung jawab atas apa yg mereka tulis,” cuitnya.

Dengan demikian, di harapkan agar masing-masing capres dapat menjelaskan visi-misinya dengan terperinci, agar seluruh masyarakat dapat mengetahui kualitas dari masing-masing capres.

About author