Dari Hasil Hitungan PPK Se-Kab.Kuningan, Prabowo-Sandi Menang

Dari Hasil Hitungan PPK Se-Kab.Kuningan, Prabowo-Sandi Menang

15 views
0

Kuningan – Tersiarnya kabar hasil prekapitulasi surat suara Pemilu 2019 baik Pilpres ataupun Pileg di kalangan masyarakat, mendapat respons dari KPU Kuningan. Dari peristiwa tersebut, KPU meminta untuk menunggu hasil perhitungan manual dari perhitungan suara di tingkat kabupaten. Bahkan fakta informasi hasil perhitungan tersebut belum bisa diputuskan, sebab hasil sebenarnya seperti dengan rapat pleno penyelenggara pemilu.

Salah satunya yaitu beredar data perhitungan hasil perhitungan surat suara PPK se-Kabupaten Kuningan, jika total suara dari paslon Koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandi memperoleh 381.685 menang bila dibanding dengan pasangan capres-cawapres kubu Petahana hanya mendapatkan 254.034 suara. Hal itu disampaikan oleh Asep Z Fauzi selaku etua KPU Kuningan saat memberikan keterangan persnya, pada (20/4/2019).

“Itu kan bukan urusan penyelenggara, itu kan di publik. Enggak bisa, yang bisa dipastikan itu ya hasil dari mekanisme rapat pleno di penyelenggara dalam hal ini PPK, KPU secara berjenjang sampai tingkat nasional,” kata Asep Z Fauzi.

Dikatakan, menjadi basis data yang bisa dipastikan yaitu menurut data manual hasil perhitungan suara secara bertahapan. Namun, kata dia, masyarakat atau publik bisa mencatat setiap proses perhitungan suara tersebut.

Dari Hasil Hitungan PPK Se-Kab.Kuningan, Prabowo-Sandi Menang

Dari Hasil Hitungan PPK Se-Kab.Kuningan, Prabowo-Sandi Menang (pojokutama.com)

“Basis datanya itu manual, yang dimuat dalam kotak suara. Tetapi kalau publik atau masyarakat siapapun bisa mencatat setiap proses rekapitulasi, bisa jadi mereka mem-publish ada yang buat kepentingan pribadi,” jelasnya.

Dia menilai, bahwa keputusan akhir siapa saja calon yang ditetapkan nantinya, tentunya harus berdasarkan dari hasil rapat pleno yang dilakukan oleh struktur KPU. Asep juga menambahkan, hasil dari pemilihan, baik dari Pilpres ataupun Pileg tersebut tetap lewat KPU.

“Kami memohon agar masyarakat tetap mengikuti tahapan-tahapan yang sesungguhnya. Yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga penyelenggara pemilu ini adalah KPU,” tutur Asep.

“Karena satusatunya lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang penyelenggaraan pemilihan adalah KPU. Pleno sendiri paling cepat di jadwal tanggal 5 Mei, kenapa lama, karena standar jadwal itu bersifat nasional,” tutupnya.

About author