BPN Prabowo Tolak Teken Rekap Pilpres Di Pulau Jawa, Ini Alasannya

BPN Prabowo Tolak Teken Rekap Pilpres Di Pulau Jawa, Ini Alasannya

17 views
0

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, telah menolak menandatangani hasil penghitungan suara dalam rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang digelar di tingkat provinsi untuk wilayah Jawa. Hal itu diakui Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan.

Penolakan tersebut dengan alasan untuk memperlihatkan pihaknya memang menolak hasil Pilpres yang terindikasi penuh kecurangan ini.

“Ya, tidak tanda tangan. Khususnya di sana (di provinsi Pulau Jawa),” ujar Ferry di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (17/5).

Ferry mengatakan, pihaknya mengambil langkah tersebut untuk menunjukkan aksi protes terkait hasil Pilpres 2019. Terlebih kata dia, BPN telah menemukan banyak dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019 yang justru tidak ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Bukan cuma sekadar penjumlahan suara, sekaligus ini mengawasi pelaksanaan Pemilu. Ada pelanggaran yang mengharuskan PSU, kenapa tidak dilaksanakan. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat di TPS, itu dibiarkan,” tuturnya.

Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan (pojokutama.com)

Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan

Ferry juga menuturkan, jika pihaknya ikut menandatangani hasil rekapitulasi suara, itu berarti setuju melakukan pembiaran terhadap aksi kecurangan. Padahal jelas, penghitungan suara di Pulau Jawa vital menentukan pemenangan dalam Pemilu 2019.

Hal itu dikarenakan jumlah pemilih di Pulau Jawa memang disebut paling besar dalam Pemilu 2019.

“Di Pulau Jawa sangat bisa kami lihat dampaknya. Sebab, jumlah pemilihnya besar. Saya kira yang saya sampaikan itu semua terangkai,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga menyebut pihaknya telah memberi catatan khusus untuk pelaksanaan Pemilu di luar negeri. Tetapi, catatan yang mereka sampaikan justru tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPU.

“Kami juga mencatat untuk luar negeri, seperti Washington, Hong Kong, Malaysia. Kan banyak. Kami bukan soal perolehan angka, ya,” katanya.

Ferry pun mencontohkan, misalnya untuk pemilihan di Malaysia, pihaknya telah meminta KPU membatalkan pemungutan suara di Malaysia melalui metode pos.

“Misalnya proses di Malaysia, kenapa tidak seluruh dilakukan pemungutan suara atau batalkan seluruh pos, lalu kami pakai suara Dropbox dan TPS. Kemudian tadi, di daerah tenaga kerja kami besar. Informasi kami masyarakat kesulitan menggunakan suara,” pungkas Ferry.

Itulah alasan BPN Prabowo menolak menandatangani hasil penghitungan suara dalam rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang digelar di tingkat provinsi untuk wilayah Jawa.

 

About author