Dugaan BPN Prabowo, Kecurangan Pemilu Karena Unsur Human Order

Dugaan BPN Prabowo, Kecurangan Pemilu Karena Unsur Human Order

25 views
0

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno untuk mendiskualifikasi pasangan Capres – Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi – Maruf Amin. Alasan BPN Prabowo – Sandi meminta hal tersebut, dikarenakan banyaknya pelanggaran yang ditemukan selama Pemilu 2019 berlangsung.

Juru Bicara BPN Prabowo – Sandi, Agnes Marcellina mengapresiasi kinerja Bawaslu yang sudah memutuskan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar tata cara dan prosedur pada sistem informasi penghitungan suara (Situng) serta melanggar administrasi soal lembaga survei penghitungan cepat atau quick count. Tetapi, menurutnya imbauan Bawaslu kepada KPU usai memutuskan itu untuk memperbaiki sistem belum cukup untuk menghentikan adanya kecurangan.

“Kami mengeapresiasi langkah daripada Bawaslu yang sudah melakukan sidang kemudian juga mengakui bahwa terjadi pelanggaran tersebut,” ujar Agnes dalam diskusi bertajuk ‘Suarakan Kebenaran, Lawan Kecurangan’ di Prabowo – Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

“Kami betul-betul sangat berharap kepada Bawaslu dan kepada KPU bahwa memang jika sudah ada temuan pelanggaran-pelanggaran tersebut langkah terakhir seharusnya adalah mendiskualifikasi dari paslon 01,” lanjutnya.

Juru Bicara BPN Prabowo - Sandi, Agnes Marcellina (pojokutama.com)

Juru Bicara BPN Prabowo – Sandi, Agnes Marcellina

Harapan Agnes, jika KPU serta Bawaslu sebagai pihak yang menerima amanah rakyat untuk menyelenggarakan dan mengawasi pesta demokrasi dapat bertindak secara jujur, adil dan transparan.

Namun demikian, Agnes melihat masih banyak kecurangan-kecurang terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi sebelum, saat dan sesudah Pemilu 2019. Meskipun dua gugatan BPN Prabowo – Sandiaga menang pada sidang Bawaslu.

Lebih lanjut mengenai Situng KPU, Agnes menyoroti soal kesalahan input data yang seringkali dijawab KPU sebagai akibat dari human error atau kesalahan petugas. Tetapi, jika kesalahan yang ditemukan oleh BPN Prabowo – Sandiaga hingga berjumlah puluhan ribu, Agnes justru menduga jika ada unsur human order atau pesanan.

“Ini tentu tidak bisa disalahkan bahwa anggapan bahwa kecurangan ini ada, terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang disampaikan oleh berbagai pihak ya harusnya ditanggapi oleh KPU kemudian ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Dikarenakan masih melihat adanya kecurangan yang terjadi secara TSM dalam input data Situng KPU, Agnes juga meminta KPU menghentikan penginputan data Situng KPU karena dinilai tidak dilaksanakan dengan menggunakan data valid.

“Kami dari BPN meminta penghitungan suara itu harus dihentikan karena tidak sesuai dengan data valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

“Nah mungkin langkah selanjutnya ya mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu tetapi permintaan dari kami adalah diskualifikasi ya,” jelas Agnes.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan KPU RI, selaku penyelenggara Pemilu 2019 telah terbukti melanggar tata cara dan prosedur dalam proses input data pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam proses input data pada Situng.

About author