Refly Harun Ungkap Peluang Prabowo Menang Gugatan Pilpres Di MK

Refly Harun Ungkap Peluang Prabowo Menang Gugatan Pilpres Di MK

15 views
0

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan pendapatnya mengenai peluang calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menang dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Argumentasi Refly tersebut disampaikan saat menjadi narasumber di program Catatan Demokrasi Kita di TV One, Selasa (28/5/2019) malam.

Menurut Refly, ada dua hal yang akan menjadi penentu peluang kemenangan Prabowo-Sandi di MK. Dua hal tersebut adalah kemampuan kuasa hukum Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo-Sandi membuktikan dugaan kecurangan di persidangan MK dan paradigma hakim-hakim MK.

Pada poin pertama, Refly menjelaskan kemampuan kuasa hukum BPN untuk mampu membuktikan terjadinya dugaan kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) akan sangat menentukan.

Hal tersebut dikarenakan, dalam materi permohonan gugatan yang diajukan ke MK, kuasa hukum BPN dianggap lebih mengedepankan pendekatan kualitatif yang alat ukurnya TSM.

“Saya lihat permohonan gugatan BPN, ada dua aspek yang mau didorong yaitu kualitatif dan kuantitatif. Aspek kualitatif ini lebih didahulukan, terbukti argumentasinya itu didahulukan,” ujar Refly.

Refly Harun Ungkap Peluang Prabowo Menang Gugatan Pilpres Di MK (pojokutama.com)

Refly Harun Ungkap Peluang Prabowo Menang Gugatan Pilpres Di MK

“Saya catat ada lima, pertama penggunaan dana APBN atau program pemerintah untuk memenangkan calon 01, kedua soal netralitas aparat dalam hal ini kepolisian dan intelijen, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, restriksi media (pembatasan media), kelima dikriminasi penegakan hukum. Ini yang mereka (BPN,-Red) masalahkan dan dianggap berpengaruh terhadap hasil pemilu,” lanjutnya.

Atas dasar tersebut, lanjut Refly, penting bagi BPN untuk dapat membuktikan pelanggaran yang terkategori TSM itu. Tidak hanya itu, jika BPN mampu membuktikan terjadinya pelanggaran Pemilu terkategori TMS, derajat terbuktinya pun harus kuat.

“Ada dua hal yang harus dilakukan kubu 02 , pertama membuktikan bahwa lima hal itu terjadi. Dan saya kira (bukti berupa) link berita tidak bisa berdiri sendiri, harus ada bukti-bukti lain yang mendukung. Kalau ini terbukti, lalu derajat terbuktinya itu. Kalau derajat terbuktinya itu mampu menggedor doktrin TSM ya maka peluang (memenangi gugatan) ada. Kalau tidak ada peluang menggedor kesana, peluang kecil sekali,” jelasnya.

Menurut Refly, poin kedua yang akan menentukan adalah paradigma hakim-hakim MK. Saat ini, kata Refly, terdapat tiga paradigma yang ada.

Paradigma pertama, paradigmanya sederhana sekali yaitu hanya menyangkut soal hitung-hitungan saja. “Kalau terbukti dikabulkan, tidak terbukti ya ditolak. Jadi tidak ada pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang,” ujarnya.

Refly Harun Ungkap Peluang Prabowo Menang Gugatan Pilpres Di MK (pojokutama.com)

Refly Harun Ungkap Peluang Prabowo Menang Gugatan Pilpres Di MK

Kemudian, paradigma kedua yaitu paradigma hakim MK yang mulai muncul di tahun 2008 saat MK dipimpin Mahfud MD. Ketika itu, MK tidak lagi bicara sekedar hitung-hitungan karena MK di bawah kepemimpinan Mahfud memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang yang sebenarnya tidak diatur dalam hukum acara.

Sementara paradigma ketiga yang diusulkan Refly adalah seharusnya MK tidak lagi bicara soal TSM, hitung-hitungan suara yang memang menjadi hukum formil, tetapi bicara fungsi MK sebaga penjaga konstitusi.

“Menjaga marwah Pemilu jujur dan adil. Intinya harusnya pemilu jurdil itu, MK tidak membiarkan siapapun yang melakukan pelanggaran Pemilu atau kejahatan Pemilu untuk menikmati keuntungan atau memetik hasil,” tegasnya.

Refly juga menyatakan, selain kemampuan membuktikan dugaan kecurangan secara TSM, paradigma yang dipakai hakim-hakim MK akan sangat menentukan peluang Prabowo-Sandi memenangi gugatan.

“Ada dua (penentu). Seberapa kuat data itu yang dipresentasikan di persidangan untuk membuktikan lima dalil itu, Kalau kuantitatif saya nggak terlalu yakin, buktinya mereka memprirotaskan yang kedua 17,5 juta suara DPT yang dianggap tidak wajar. Kedua, bagaimana paradigma hakim MK menyambut itu. Kalau paradigmanya paradigma lama , saya kira tidak akan ada perubahan yang berarti,” pungkas Refly.

 

About author

Your email address will not be published. Required fields are marked *